TIM PSB DAN FAKULTAS GEOGRAFI UGM TELITI BANJIR JEMBER

Berita kejadian bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa akhir-akhir ini sebenarnya tidak mengejutkan bagi publik, karena kita telah terbiasa hidup dengan bencana alam tersebut selama musim hujan. Ironisnya, bencana alam banjir di Jember yang telah menewaskan lebih dari 51 orang , ratusan luka-luka dan sebagai pengungsi, serta tanah longsor di Purworejo, Jawa Tengah seakan-akan tidak ada yang bersalah. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekeuasaan wilayah otonom bahkan Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai Ketua Satkorlak/ Satlak Penanggulangan Bencana dan pengungsi seolah-olah terbebas dari tanggungjawabnya dalam melindungi masyarakat dari bencana alam. Demikian yang diungkapkan Dr. Sudibyakto selaku Ketua Tim Peneliti Bencana Alam UGM untuk Jember Rabu, 4 Januari 2006.
�Tim tersebut berada di Jember pada tanggal 4-6 Januari 2006 yang beranggotakan 5 orang peneliti dari Pusat Studi Bencana Alam UGM, Fakultas Geografi UGM, dan KALIGAMA (Keluarga Alumni Ilmu Lingkungan Gadjah Mada) cabang Jawa Timur�, kata pak Sudibyakto.
Menurutnya, banjir di Jember adalah salah satu contoh kejadian banjir bandang (flash flood) yang diakibatkan oleh meluapnya Kaliputih di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Meluapnya sungai Kaliputih akibat hujan dengan intensitas sangat tinggi yakni tercatat 120 mm pada hari sebelumnya. Curah hujan tersebut menurun Kantor BMG Maritim Surabaya curah hujan di atas normal. �Selain faktor curah hujan penyebab banjir banding antara lain dipengaruhi oleh: (i) perubahan alih fungsi lahan yang sangat cepat dalam waktu 10 tahun terakhir, mencapai sekitar 10 % pertahun dari lahan hutan menjadi non-hutan. Sebagai akibatnya kapasitas infiltrasi tanah sangat berkurang, sehingga limpasan permukaan (surface runoff) meningkat sangat tajam, (ii) factor topografi terutama factor lereng, berdasarkan interpretasi Peta Rupa Bumi Kabupaten Jember skala 1: 100.000 terdapat perubahan tekuk lereng yang sangat tajam di sebelah utara Kota Jember yaitu dari lereng sekitar 45% menjadi lereng 15-10%, ini menyebabkan aliran banjir sangat cepat dan melibas apa saja yang dilewati dan menyeret korban manusia hingga tewas, (iii) lokasi permukiman pada daerah rawan banjir dan tanah longsor, sehingga belum ada upaya relokasi warga yang menempati daerah rawan bencana, (iv) faktor ketidaksiapan masyarakat menghadapi bencana (community preparedness) sehingga penduduknya sangat rentan terhadap bencana, artinya resiko menjadi tinggi untuk diterjang banjir dan tanah longsor. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memicu dari kerusakan lingkungan menjadi bencana alam dan meningkat menjadi bencana lingkungan (environmental/ ecological disasters)�, tutur pak Sudibyakto.
Lebih lamjut dosen Fakultas Geografi UGM ini mengemukakan bahwa isu penyebab banjir sebagai akibat adanya badai tropis di Australia tidak seluruhnya benar. Menurut hasil interpretasi Tim Peneliti yang beranggotakan 3 orang peneliti dari Pusat Studi Bencana Alam dan Fakultas Geografi UGM terhadap interpretasi citra satelit cuaca yang direkam pada tanggal 3 Januari 2006 oleh Japan Meteorological Sateilite, menunjukkan bahwa intensitas hujan di selatan Pulau Jawa terutama di wilayah selatan Jawa Timur dan Samudera Hindia mempunyai potensi terjadinya hujan badai (hujan disertai angin kencang) hingga mencapai 100 mm/jam dengan kecepatam angin mencapai 175 km/jam. �Tidak secara jelas adanya badai tropis lahir di Australia, akan tetapi hanya awan sangat tebal dengan potensi curah hujan sangat tinggi. Kejadian ini hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu saat terjadi banjir bandang di Lumajang, Tulungagung, dan wilayah sekitarnya�, ungkap pak Sudibyakto.
Manajer Program M.Sc Internasional �Geoinformation for Disaster Management� Program Pascasarjana UGM ini juga menambahkan bahwa kedepan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Manajemen Bencana yang kini masih digodog oleh DPR dan Pemerintah, maka seorang pejabat di daerah rawan bencana harus bertanggungjawab atas musibah yang menimpa masyarakat, tetapi masyarakat juga harus siap menghadapi bencana. �Caranya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kerusakan-kerusakan sumberdaya alam (hutan, tambang, air bawah tanah, sungai, waduk, dll) serta melakukan latihan-latihan penanggulangan bencana (community-based disaster risk management)� tambah pak Sudibyakto. (Mon)


( )
http://www.ugm.ac.id